Ingin Maju Calon Gubsu, dengan Misi Berantas Korupsi

Brigjend.Pol(Purn). Victor Simanjuntak

Pematang Siantar, Usai menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Brigjen Pol (Purn) Victor Simanjuntak siap mengemban tugas untuk membuat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) semakin maju dan bebas dari korupsi.

Hal itu diutarakan Victor, karena sejak dia bertugas dengan menggunakan baju cokelat selalu memberantas korupsi terbukti sebelum pensiun sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Ketika bertemu hetanews di salah satu hotel di Siantar, Jumat (24/6/2016), Victor Simanjuntak mengakui dirinya berniat untuk menjadi orang nomor satu di Sumut. “Kalau ditanya mau mencalonkan diri, yah saya jawab iya,” katanya sambil tersenyum.

Ditanya apa alasannya mengapa ingin maju, secara singkat dia mengatakan bahwa Sumut merupakan provinsi yang tingkat korupsinya tinggi. “Mengenai umat beragama dan kerukunan masyarakatnya jangan ditanya Sumut itu yang terbaik. Tetapi di balik itu tingkat korupsi cukup tinggi, jadi saya berniat untuk memberantas dan melibas korupsi yang terjadi di birokrat,"sebutnya dengan tegas.

Naman Victor Simanjuntak naik daun semenjak kasus Pelindo II mencuat dan menjadi penyelidikan Mabes Polri bersama Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso.

Victor juga menyebutkan visi misinya secara ringkas. Menurutnya, Sumut merupakan daerah yang dalam bidang pariwisatanya cukup memadai. Namun karena terkendala dengan infrastruktur, sehingga pariwisata di Sumut tidak berkembang.

“Sumut terkenal dengan pariwisatanya apalagi nantinya akan dibuat Badan Otorita Danau Toba. Jika tidak didukung infrastruktur yang baik, siapa mau datang. Sewaktu saya dulu kecil di Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, jalan dari sana (Bah Jambi) sampai Siantar itu hinggsa saat ini sama aja kondisinya tidak ada yang berubah. Kalau tidak didukung infrastruktur yang baik rencana itu pasti akan sia-sia,” sebutnya.

Selain soal pariwisata ,Victor juga memiliki misi untuk memperbaiki pertanian di Sumut. Sebab dia melihat kondisi pertanian di Sumut cukup memprihatinkan. “Kondisi pertanian saat ini kita lihat cukup memprihatinkan. Kenapa karena tidak ada yang mengajarkan pada petani bagaimana cara bertani yang baik, sehingga hasil pertanian kurang bagus, dan itu membuat kita harus mengimport. Padahal kalau berbicara tanah Sumut memiliki kualitas tanah yang baik. Ibarat kita ini tidur di lumbung padi atau beras, untuk itu pemerintah perlu turun langsung untuk mengajarkan petani soal bertani yang baik, sehingga menghasilkan produk pertanian yang baik,” ucapnya.

Mengenai petani di Sumut lebih tertarik menginvestasikan lahannya untuk menanam sawit, Victor tidak membantah hal tersebut. Dia beralasan penyebabnya karena kehidupan petani cukup memperihatinkan.

“Sebelum bertani, mereka (petani) harus membeli bibit yang cukup mahal, sehingga terpaksa memakai jasa tengkulak, yang nantinya hasil panen dibeli dengan harga murah. Sementara jika kita beli di mall atau pasar modren harga nya 2 kali dibanding dari petani. Untuk itu dibutuhkan koperasi yang bisa menampung hasil tersebut dan penjualannya hanya boleh dibeli di pasar tradisional,” paparnya.

Untuk misi utama dari Victor adalah untuk memberantas korupsi di Sumut. “Kita lihat kondisi Sumut saat ini semuanya ‘berkumpul’ di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi saya memberantas korupsi, bukan menekan angka korupsi. Kalau menekan berarti boleh ini tidak saya akan melibas korupsi, bila perlu saya akan lebih ‘gila’ lagi dari Pak Ahok (Gubernur DKI). Ada yang pejabat yang korupsi langsung saya tindak, karena di Sumut ini pemimpinannya harus lebih ‘gila’ lagi dari Ahok,” sebut Victor.

Sumber Berita : HETANEWS.COM

Sumut Lebih Maju Tanpa Korupsi

Brigjen Pol (Purn). Victor Simanjuntak dan Istri

 Liana Anwar Br.Tambunan

Medan. Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang me­limpah guna mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Namun karena sikap koruptif pemimpin dan sistem bi­rokrasi yang tidak berpihak kepada rakyat, akhirnya pere­konomian Sumut kian melambat.

Kita bisa lebih maju asalkan sikap koruptif ini bisa dipangkas habis. Bahkan Sumut bisa sepuluh kali lebih baik dari yang dilakukan Ahok di Jakarta saat kini, ungkap Brigjen Pol (Purn) Victor Simanjuntak saat berkunjung ke kantor Harian Analisa, Senin (27/6).

Saat kunjungan itu, Victor Simanjuntak yang didampingi kedua rekannya diterima Pemimpin Redaksi Analisa H Sofyan, Sekretaris Redaksi H War Djamil, dan Redaktur Kota H Her­mansjah. Pada kesempatan itu, ia juga me­nyampaikan keinginan­nya untuk maju pada pemilihan Gubsu 2018 mendatang.

Dikatakan, selain korupsi yang menduduki urutan tera­tas, perlambatan ekonomi di Sumut juga dipicu buruknya infrastruktur jalan. Padahal infrastruktur ini sangat vital demi kelancaran transportsi hasil perkebunan dan pertanian yang menjadi andalan masyarakat.

Pada sektor pertanian, kondisi demikian diperburuk pula dengan tidak adanya irigasi teknis yang bisa menjamin kelangsungan musim tanam, beredarnya pupuk palsu, dan instabilitas harga. Petani selalu dirugikan saat panen tiba atau di Sumut sampai sekarang tidak pernah terjadi panen raya.

Dari berbagai keprihatinan itu, mantan Direktur Pidana Khusus Mbes Polri yang berhasil mengungkap dugaan kasus korupsi di SKK Migas dan korupsi yang melibatkan RJ Lino, merasa terobsesi untuk memimpin Sumut. Untuk upaya itu, ia sudah menyosialisasikan diri ke 19  kabu­paten/kota se-Sumut.

Menanggapi pernyataan Victor Simanjuntak, H Sofyan menyambut baik setiap niat baik putra terbaik daerah ini yang akan membawa perubahan Sumut ke arah yang lebih baik. Ia juga mendoakan agar masyarakat Sumut mem­berikan dukungan.

Sumber Berita : HARIAN ANALISA MEDAN

Sepertiga Kasus Penipuan ATM Dunia Ada di Indonesia

     Mesin ATM di Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, -- Tiga tahun terakhir, sebanyak 1.549 dari total 5.500 kasus penipuan bermodus penggandaan identitas kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dari seluruh dunia terjadi di Indonesia. Nusantara rupanya menjadi ladang bagi para penipu asing untuk mendapatkan keuntungan.

Modus penggandaan identitas ini disebut juga dengan skimming. Skimming terjadi ketika seseorang menggandakan identitas pengguna berdasarkan strip magnet kartu ATM secara ilegal.


Data jumlah penipuan itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak, Kamis (2/7), usai berdiskusi dengan Kepolisian Uni Eropa atau Europol di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan.

"Tadi kami membahas mengenai bagaimana mereka (Europol) melakukan penanggulangan atau pencegahan kejahatan skimming ini di Uni Eropa. Di antaranya mereka menggunakan chip pada kartu ATM, juga membatasi penggunaan kartu ATM di negaranya," kata Victor.

Perwakilan Europol, Jozsef Habenicht, mengatakan karena di negara-negara Uni Eropa transaksi perbankan ATM diotorisasi menggunakan chip, alih-alih strip magnet, modus skimming tidak bisa lagi dilakukan. Oleh karena itu para penipu kemudian bermigrasi ke negara-negara yang masih menggunakan strip magnet untuk bertransaksi seperti Indonesia.

"Ini semua karena kami menggunakan chip, penipu tidak bisa menarik tunai di Eropa. Mereka memulai skimming di negara-negara Eropa, tapi jadi kerugian bagi negara-negara seperti Indonesia," kata Habenicht.

Selain berdiskusi dengan Europol, Kepolisian juga mengundang tujuh bank sebagai perwakilan penerap teknologi ATM di Indonesia. Kepolisian menjelaskan bagaimana negara-negara Eropa menggunakan chip untuk mencegah skimming dan mengimbau Bank Indonesia untuk menggunakan teknologi serupa.

Sejauh ini Polri baru berhasil mengungkap tiga kasus, di antaranya kasus dengan pelaku orang Malaysia pada Februari 2014, pelaku orang Srilanka pada Mei 2014, dan pelaku orang Bulgaria baru-baru ini.

Warga negara Bulgaria tersebut adalah IIT. Dia diduga mencuri uang dari sejumlah warga asing yang sedang berlibur ke Bali. IIT dibantu ketiga temannya –yang saat ini buron– mengincar warga asing.

Warga asing diincar karena cenderung tidak mengecek rekening mereka, setidaknya sampai kembali ke negara asal.

IIT telah melakukan penipuan terhadap 560 warga asing yang mayoritas berasal dari Eropa dan pernah berlibur ke Bali. Atas perbuatannya, IIT dikenakan Pasal 362, 363, 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 30 jo Pasal 46 atau Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3, 4, 5, dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan hukuman maksimal delapan tahun penjara.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Korupsi CSR Pertamina, Bareskrim Temukan Relawan Fiktif

Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menggeledah kantor Pertamina Foundation terkait kasus korupsi dana corporate social responsibility Pertamina sepanjang 2012-2014 di kawasan Simprug, Jakarta, 01 September 2015. Kerugian negara dalam korupsi ini sebesar RP 126 Milliar dari total nilai proyek Rp 256 Miliiar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak mengatakan penyidik Badan Reserse Kriminal telah menyita banyak dokumen dari kantor Pertamina Foundation terkait dengan program penanaman 100 juta pohon. Program itu didanai dengan dana corporate social responsibility Pertamina dan diduga telah diselewengkan.

Victor mengatakan penyidik telah menemukan bukti kuat adanya pelanggaran dalam pelaksanaan program itu. "Ada relawan yang fiktif," kata Victor di Bareskrim, Rabu, 2 September 2015.

Penyidik menyita surat pengajuan relawan, kontrak dengan relawan, dan bukti-bukti pembayarannya dari Pertamina Foundation. Dokumen tersebut, kata Victor, akan diklarifikasi dengan temuan lapangan. Penyidik akan mengecek alamat relawan, membandingkan tanda tangan di bukti pembayaran, dan memeriksa kesesuaian nomor rekening relawan dengan rekening tujuan transfer. "Kami akan periksa apakah ada relawan atau diada-adakan," ujar Victor.

Selain relawan fiktif, penyidik juga menemukan ada penggelembungan anggaran untuk pengadaan pohon. Nilai satu batang pohon yang dianggarkan lebih besar dibanding yang diberikan pada penanam pohon.

　

Penyelewengan dana yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 126 miliar itu tertutupi oleh laporan yang baik. "Di laporan baik-baik saja tapi faktanya tak seperti itu," ucap Victor.

Pekan depan, Bareskrim menjadwalkan pemanggilan calon tersangka. Polisi memang sudah mengantongi satu nama yang diduga keras telah melanggar hukum dalam pengelolaan program 100 juta pohon itu. "Kami akan periksa sebagai saksi dulu, baru sebagai tersangka," kata Victor.

Sejak dua bulan lalu, Bareskrim menyelidiki kasus penyalahgunaan anggaran di tubuh Pertamina Foundation berdasarkan laporan masyarakat. Victor menyebut penyelewengan terjadi sepanjang 2012-2014. Lembaga pengelola dana CSR Pertamina ini menggagas sejumlah proyek yaitu Gerakan Menabung 100 Juta Pohon, Sekolah Sobat Bumi, Beasiswa Sobat Bumi, dan Sekolah Sepak Bola Pertamina. Total dana yang dianggarkan adalah Rp 256 miliar.

Pada rentang 2012-2014, Pertamina Foundation dipimpin oleh Direktur Eksekutif Nina Nurlina Pramono. Menurut situs resmi Pertamina Foundation, Nina menjabat dari Januari 2011 hingga akhir 2014.

Dalam penggeledahan pada Selasa siang, Bareskrim memeriksa empat ruangan di kantor Pertamina Foundation. Salah satunya adalah ruang direktur yang pernah ditempati Nina. Selain itu, penyidik juga menggeledah ruang bendahara, ruang pendataan serta ruang perencanaan.

Sumber Berita : TEMPO

Bareskrim Polri Ungkap Kasus Uang Palsu Senilai Rp 16 Triliun Lebih

Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus uang palsu. Uang palsu dari berbagai mata uang asing yang disebut setara Rp 16 triliun berhasil diamankan sebelum diedarkan.

‎"Kalau dirupiahkan setara Rp 16 Triliun lebih," kata Direkrur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Victor Simanjuntak saat menggelar jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2015).

Empat tersangka berhasil diamankan dalam pengungkapan ini. Mereka adalah AAF sebagai pencetak, T sebagai pemodal, MMS dan MM sebagai pengedar. Mereka ditangkap di dua tempat berbeda, yakni Ciampea, Bogor, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten pada pengungkapan sejak 25 Februari hingga akhir Maret 2015.

"Uang ini dicetak dengan komputer. Di sini ada alatnya. Dua unit printer Epson. Satu printer berwarna. Satu cutter. Satu Penggaris besi. Satu kaca alas pemotong. Satu kertas krem. Satu kertas merah. Satu senter UV. Satu rumah pisau cutter merah," kata Viktor.

Viktor menjelaskan, modus para tersangka dalam memproduksi uang palsu terkait dengan Afta atau perdagangan bebas tahun 2015. Karena banyaknya orang asing yang akan masuk ke‎ Indonesia, para tersangka menganggap akan mudah dipasarkan.

"Maka dia mencetak uang ini dengan harapan kalau 10 persen saja laku dia mendapat Rp 1,6 triliun. Modal mereka Rp 30 juta," papar Viktor.

Di antara uang asing yang dipalsukan para tersangka yaitu, dollar Amerika, dollar Singapura, uang Malaya and British Borneo, uang Kanada, uang Brunei Darussalam, gulden Belanda, euro, uang Hong Kong, dan Duetsche Bundes Bank.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 244, pasal 245 Junto pasal 55 KUHP.

Sumber Berita : DETIK NEWS

Sumut Butuh Sosok Pemimpin yang Berani

Brigjen Pol (Purn). Victor EdisonSimanjuntak (photo koran sindo daerah)

MEDAN - Kasus korupsi yang menggurita di Sumatera Utara (Sumut) membuat masyarakat kecewa. Sumut bebas korupsi tampaknya sulit diwujudkan. Namun, bagi Brigjen Pol (Purn) Victor Edison Simanjuntak itu bukan hal mustahil jika provinsi ini dipimpin pemimpin yang berani. 

Victor menyampaikan optimismenya itu saat berkunjung ke Kantor Redaksi KORAN SINDO MEDAN di Jalan Sei Bahorok, Rabu (22/6). Tak hanya bebas dari korupsi, Victor yang berencana maju menjadi calon Gubernur Sumut pada Pilgubsu 2018 nanti, telah menyiapkan sejumlah program bila dipercaya masyarakat Sumut. Kedatangan pria yang dulu menjadi salah satu penyidik di Bareskrim Polri itu diterima Kepala Biro KORAN SINDO MEDAN ZailaniTanjung, Kepala Redaksi KORAN SINDO MEDAN Rinaldi Khair, dan awak redaksi lainnya. 

Dalam pertemuan itu, Victor menuturkan, korupsi di Sumut sudah menggurita. Karena itu, Sumut membutuhkan seorang gubernur yang berani untuk memimpin Sumut lima tahun ke depan. Dengan bersihnya korupsi di Sumut dan dikombinasikan pelayanan prima, maka Sumut bisa lebih maju lagi. 

“Gubernur harus keras. Biar ada posisi bargaining dengan pemerintah pusat dan instansi vertikal. Maka kalau saya terpilih nanti, di Sumut korupsinya harus zero. Tidak masalah dalam setahun diganti dua kali kepala dinas. Kalau korupsi, kenapa harus dipertahankan. Biar saja dimasukkan dalam penjara. Kita siap bersih- bersih di Sumut,” ungkapnya. Victor berkeinginan meningkatkan APBD Sumut yang saat ini sekitar Rp9 triliun. Jumlah itu dinilai terlalu kecil bila dibandingkandenganJawaTimurmencapai Rp45 triliun dan daerah lainnya. 

“Berapa banyak pembangunan yang bisa dilakukan dengan anggaransebesaritu. Gajipegawai sudah berapa, maka gubernur harus keras. Sumut harus mudah dan transparan. Reformasi birokrasi harus terlaksana. Pelayananharusprima,” ucapnya. Untuk sektor pertanian, dia telah membuat sejumlah program dalam meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan para petani serta nelayan. Hasil panen dikelola koperasi dan diedarkan di pasar tradisional. Pariwisata juga akan ditingkatkan dengan dukungan infrastruktur dan lainnya. 

“Konsep ini dilakukan di beberapa negara. Saya melihat langsung ketika bergabung dengan Interpol, seperti Malaysia, Taiwan, dan lainnya. Pemerintahnya turun langsung atau peduli dengan petani,” ungkapnya. Sementara Kepala Redaksi KORAN SINDO MEDAN , Rinaldi Khair mengatakan, Sumut sudah tiga periode dipimpin sipil namun hasilnya kurang memuaskan. 

Beberapa nama jenderal yang ingin ikut dalam Pilgubsu tidak lolos ke tahap pemilihan karena kalah dengan sistem kepartaian. Hal ini menjadi tantangan bagi Victor pada 2018 nanti agar jangan sampai mengalami hal sama. “Tentu harus punya strategi matang agar bisa tampil dalam pemilihan nanti. Waktu satu setengah tahun harus benar-benar dimanfaatkan,” ungkap Rinaldi. Rinaldi juga menyarankan kepada Victoragartidak jor-joran dalam memberikan sumbangan. 

Sumbangan yang besar, tapi tidak tepat sasaran tidak akan memberikan dampak baik. Lebihbaiksedikit, tapimengena. Victor sepakat dengan masukan tersebut. Dia pun telah menyiapkan diri dan mental maju dalam Pilgubsu. 

“Sejak 2000, saya sudah menjadi penyidik perkara korupsi. Sumut memang butuh pemimpin kuat. Saya memang tidak pandai menjual diri. Inilah nanti saya mohon bantuan media untuk mengemasnya,” katanya. 

Sumber Berita : KORAN SINDO DAERAH Medan

Viktor Simanjuntak Ajak Masyarakat Melawan Sumut

           Brigjend Pol.(Purnawirawan) Victor Edison Simanjuntak dan Istri Liana Anwar boru Tambunan. (Photo Istimewa)

MEDAN -. Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dir Tipid Eksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Brigjen Pol (Purn) Victor Edison Simanjuntak pulang kampung. Kedatangannya membawa agenda perubahan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk melawan dan memberantas Sumut.

Kata ‘Sumut’ merupakan singkatan dari Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai yang memang sejak lama menjadi pameo sekaligus stigma negatif bagi daerah ini karena praktik suap dan sogok sangat masif terjadi. Karena itu, Viktor mengajak masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan yang nyaris jadi budaya itu.

“Apa masyarakat kita terus mau dicap negatif seperti itu? Cukup sudah dua gubernur dan beberapa kepala daerah yang harus berhenti memimpin karena harus masuk penjara karena korupsi. Saya yakin, masyarakat Sumut mau melawan stigma Sumut itu sendiri,” katanya saat bersilaturahmi dengan sejumlah awak media di Medan, Minggu (3/4) jam 13.00 wib.

Mantan Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri ini menjelaskan, akar persoalan yang sebenarnya terjadi di daerah ini adalah ketidakkepedulian, baik dari pemangku kebijakan, maupun masyarakat. Menurut alumnus SMAN 8 Medan ini, sejak era 70′an, Sumatera Utara tak menunjukkan perubahan yang signifikan, baik infrastruktur maupun perubahan secara ekonomi.

“Berbekal pengalaman saya di negeri orang, saya datang untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan Sumatera Utara. Apa masyarakat masih membiarkan korupsi terus terjadi? Saya rasa tidak,” katanya.

Apakah statemen itu mengisyarakatkan pencalonannya menuju Sumut-1?
“Yang jelas saya ingin berbuat lebih untuk Sumatera Utara. Kalau saya harus maju, ya kenapa tidak. Tapi itu bukan tujuan utama saya. Tujuannya adalah merubah daerah ini ke arah yang lebih baik, tentu bersama masyarakatnya,” ujarnya.

Meski memberikan sinyal siap untuk maju di Pilgubsu mendatang, namun jenderal polisi bintang satu ini mengaku, sejauh ini belum secara serius menjajaki komunikasi dengan partai politik manapun. Ia mengaku lebih menekankan kepada masyarakat untuk
bersama-sama ikut membenahi Sumut agar menyadari betapa besarnya efek dari korupsi terhadap keterbelakangan Sumut.

Hal ini menurutnya akan otomatis membuat masyarakat akan menetapkan pilihannya kepada calon pemimpin yang berkeinginan kuat untuk memberantas korupsi.

“Saya yakin dengan kerja keras melawan korupsi, Sumut bisa maju lebih pesat. Kita punya berbagai sumber daya dan kekayaan alam yang besar untuk itu,” ucap Viktor.

Pejabat polisi yang mengungkap kasus korupsi mantan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino ini juga sempat menuturkan, masyarakat Sumut harus jeli dan pintar, jelang Pilgubsu 2018 mendatang.

“Jangan menggadaikan masa depan hanya karena 100 – 200 ribu. Jangan mau dibeli, karena dengan begitu, maka masyarakat punya hak untuk menuntut perubahan. Nah, banyak jadinya yang enggan menuntut karena sudah duluan terima uang. Makanya, jangan terbuai dengan uang yang ditawarkan kandidat-kandidat calon. Karena hal ini untuk masa depan. Jadi, masyarakat harus memilih sosok yang bisa memberi kesejahteraan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sosok pemimpin yang baik itu adalah sosok visioner, bukan sosok yang hanya berorientasi kepentingan dan keuntungan pribadi. Pemimpin harus punya visi memaksimalkan potensi daerah untuk pembangunan.

“PAD kita berapa? Wilayah seluas ini hanya bisa 9 triliun? Kalau untuk 14 triliun masih terlalu kecil jika melihat potensi daerah ini. Makanya, Gubernur Sumut nantinya harus punya morall dan komitmen kuat membawa daerah ini lebih baik,” ujarnya.

Dia juga sempat menegaskan, bila nantinya dia bisa menjadi Gubernur Sumut, maka dia siap mundur kalau dirinya terlibat kasus korupsi.

“Kalau saya jadi pimpinan, saya korupsi. Saya turun. Saya punya moral. Saya yakin bisa memberantas korupsi, asal didukung semua rakyat,” pungkasnya. 

Sumber Berita :  METRO 24 Jam