Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian pada saat menyalam Brigjend Pol.(Purn) Victor.E.Simanjuntak
foto istimewa
Jakarta, Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak resmi pensiun dinas kepolisian. Pelepasan purnabakti mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Mabes Polri ini berlangsung di PTIK, Jakarta, Selasa (6/9).
Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak pernah melakukan penyidikan sejumlah kasus korupsi seperti, korupsi penjualan kondensat milik negara di SKK Migas, penimbunan sapi, korupsi di Pertamina Foundation, hingga kasus Pelindo II.
Di eranya, penanganan kasus korupsi sangat kencang, meski harus menghadapi banyak tekanan yang dialami jajaran Bareskrim Polri. Buntutnya, Budi Waseso, Kabareskrim digeser ke BNN dan Victor digantikan oleh Brigjen Bambang Waskito tidak lama setelah pergantian Budi Waseso.
Sebelum ada KPK, Victor sudah menyidik korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2002, yaitu korupsi sarana kesehatan dan sarana penyimpanan dan penyaluran air bersih. Pada saat itu menyidik korupsi dianggap aneh dan diejek, baik oleh polisi maupun penguasa, namun tetap tegar sampai kemudian dialih tugaskan karena menetapkan Gubernur NTT Piet Tallo sebagai tersangka.
Saat ditemui di sela-sela kegiatan di PTIK, pria kelahiran Pematang Siantar, 16 Agustus 1957, mengaku siap untuk mengabdi di manapun terkait pembangunan daerah khususnya terkait upaya pemberantasan korupsi.
"Saya berterima kasih kepada korps Kepolisian selama puluhan tahun ini tempat saya mengabdi. Perjalanan baru segera dimulai sejak hari ini, dan saya siap mengabdi di manapun, termasuk Sumatera Utara, daerah kelahiran saya," tuturnya.
Ditanya apakah pengabdian tersebut dirinya maju dalam pencalonan gubernur pada Pilkada Gubernur 2018 mendatang. "Kita lihat saja. Ini memang tantangan baru dan banyak kawan yang menyorongkan ke sana, termasuk juga kawan-kawan di partai politik," jawabnya.
Lulusan Akpol tahun 1985 ini mengaku memiliki sejumlah konsep untuk memajukan Sumatera Utara di semua sektor, termasuk reformasi birokrasi, penguatan sektor belanja APBD, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dan khususnya pemberantasan korupsi. "Jika birokrasi kotor, semua rugi, termasuk dunia usaha dan masyarakat kita. Saya siap melibas korupsi-korupsi di Sumut," tegasnya.
Sumber Berita : http://harian.analisadaily.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar